NUSANTAR45.ID, JAKARTA - Aliansi Cipayung Plus yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa Indonesia menyatakan sikap tegas terhadap dugaan praktik mafia dan monopoli dalam proses tender layanan haji tahun 2026. Aksi ini digelar di depan Kementerian Haji dan Umroh sebagai bentuk keprihatinan sekaligus perlawanan moral terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang dinilai sarat kepentingan bisnis dan penyalahgunaan wewenang.
Aliansi menilai bahwa pengelolaan layanan haji tidak boleh dikuasai oleh segelintir pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi. Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Cipayung Plus menuntut:
1. Usut tuntas proses penetapan syarekah di Kementerian Haji dan Umroh.
2. Mendesak Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, untuk segera mengevaluasi Kementerian Haji dan Umroh karena masih diisi oleh para mafia haji.
3. Menolak keras Syarekah Albait Guest dan Rakeen Mashariq untuk melayani jamaah haji dari Indonesia.
4. Berantas mafia haji di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh serta batalkan dua syarekah yang bermasalah dalam tender haji 2026.
5. Lakukan proses tender ulang secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan pengawas independen.
6. Laksanakan audit investigatif terhadap seluruh panitia tender haji 2026 dan berikan sanksi tegas apabila terbukti ada pelanggaran.
“Kami mahasiswa menolak keras praktik monopoli yang merugikan jamaah haji Indonesia. Negara harus hadir dan tegas membersihkan kementerian dari mafia-mafia haji,” tegas Kasim, Koordinator Lapangan Aliansi Cipayung Plus.
Aksi ini digelar pada Jumat, 17 Oktober 2025, di depan Kementerian Haji dan Umroh, dan diikuti oleh ratusan mahasiswa serta pemuda dari berbagai kampus di Jakarta. Massa aksi membawa spanduk, poster, dan simbol-simbol perjuangan sebagai bentuk perlawanan terhadap mafia yang mengotori urusan ibadah umat.
Aliansi Cipayung Plus menegaskan bahwa ibadah haji adalah urusan sakral umat Islam, bukan ajang bagi segelintir pihak mencari keuntungan. Oleh karena itu, pemerintah wajib menjamin proses tender, pelayanan, dan seluruh penyelenggaraan haji berjalan bersih, transparan, dan berpihak kepada jamaah.
“Jika tuntutan ini diabaikan, kami akan menggalang solidaritas lebih luas bersama elemen mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil untuk menuntut pembenahan total di sektor penyelenggaraan haji,” tutup Kasim.[*/Red]
0 Komentar