RENCANA pendataan siswa laki-laki yang berperilaku gemulai di Kutai Timur memicu kontroversi luas. Kritik datang dari berbagai pihak, termasuk Duta Pemuda 2025 yang menegaskan bahwa gemulai belum tentu penyimpangan. Argumen ini sekilas masuk akal, tetapi ada pertanyaan besar yang luput: Mengapa fenomena ini muncul begitu masif, dan sampai kapan negara hanya menonton?
Realitasnya, sekolah-sekolah mulai kebingungan menghadapi remaja laki-laki yang tampil dan bertingkah seperti perempuan. Guru gelisah, orang tua resah, tetapi negara ragu-ragu. Pendataan yang sebenarnya dimaksudkan sebagai langkah pembinaan justru dituding sebagai stigma. Ironisnya, tidak sedikit pihak yang lebih sibuk menjaga perasaan daripada menjaga fitrah generasi. Fenomena Ini Bukan Sekadar Gaya—Ini Gejala Sosial
Tidak bisa dinafikan, lonjakan jumlah cowok gemulai bukan sekadar “karakter bawaan”. Ia tumbuh karena: Konten digital yang mempromosikan feminisasi laki-laki, komunitas gaya hidup yang semakin vokal, budaya hiburan yang menjadikan kelenturan dan keperempuan-keperempuanan laki-laki sebagai komoditas, lemahnya ketegasan nilai di lembaga pendidikan.
Namun semua itu dibiarkan karena sistem hari ini mengultuskan satu hal: kebebasan tanpa batas. Ekspresi gender dianggap hak absolut, sementara standar benar–salah berdasarkan agama dikeluarkan dari ruang publik. Inilah akar masalahnya.
Negara Terlalu Takut untuk Tegas
Model negara sekuler modern membuat pemerintah tiarap setiap kali berbicara tentang moral. Negara baru bergerak ketika ada kekerasan fisik. Urusan moral? Diserahkan kepada selera individu. Akibatnya, sekolah tidak memiliki pegangan jelas. Konten merusak dibiarkan berseliweran. Laki-laki yang gemulai dianggap “biasa saja”, meski perlahan meruntuhkan ketegasan identitas generasi.
Pertanyaannya sederhana: Apakah kita mau membiarkan generasi emas 2045 tumbuh tanpa arah, tanpa standar, tanpa jati diri? Jika negara mengecilkan fenomena ini sebagai “pilihan individu”, maka negara sedang gagal memahami tugasnya menjaga karakter bangsa.
Islam Memberi Standar, Negara Justru Ragu Mengadopsi
Islam sudah memberi batas tegas: laki-laki tidak menyerupai perempuan, dan perempuan tidak menyerupai laki-laki. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menjaga fitrah manusia. Indonesia adalah negeri yang mayoritasnya menjunjung nilai agama, tetapi anehnya, negara justru takut menggunakan standar moral agama dalam pendidikan.
Keluarga sendirian tidak mampu menghadapi gempuran budaya digital. Masyarakat pun bingung karena standar moral dipreteli. Karena itu negara tidak boleh hanya mendata—negara harus membina. Kita Tidak Membutuhkan Negara yang Pemalu. Negara harus berani: Menertibkan konten digital yang mempromosikan feminisasi laki-laki, memberi panduan kurikulum berbasis akhlak dan identitas gender yang jelas, memperkuat peran keluarga, menciptakan ruang pembinaan yang manusiawi tetapi tegas, menghentikan normalisasi perilaku yang merusak fitrah.
Pendataan bukan masalah. Yang bermasalah adalah ketakutan berlebihan untuk mengambil Islam sebagai sebuah standar, hingga negara kehilangan nyali untuk menjaga moral publik. Jika negara terus ragu, dampaknya tidak main-main: fitrah generasi akan memudar, identitas laki-laki semakin kabur, dan bangsa kehilangan arah di tengah arus budaya global yang semakin liar.
Akhir Kata: Generasi Tidak Akan Selamat Jika Negara Penakut
Fenomena cowok gemulai adalah alarm. Tetapi negara tampaknya lebih sibuk mematikan alarm daripada memadamkan apinya. Api ini bersumber dari sebuah sistem yang dinamakan sekulerisme.
Jika bangsa ini ingin benar-benar menuju generasi emas 2045, negara harus berani bertindak. Bukan dengan stigma, melainkan dengan pembinaan yang jelas, kurikulum yang kuat, dan kontrol budaya yang tegas, serta perubahan paradigma mendasar terkait sistem yang dianut sebuah negara.
Karakter bangsa tidak boleh tunduk pada tren, algoritma, atau tekanan opini. Jika negara hanya menjadi penonton, maka generasi inilah yang akan menjadi korban.
Wallahu a'lam bish showab.
Penulis: Tri Maya (Aktivis Muslimah Balikpapan)
0 Komentar