NUSANTAR45.ID, BANDUNG - Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (DPD FSP LEM SPSI) Jawa Barat menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan mendalam atas ketidakhadiran unsur Pumpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerima delegasi serikat pekerja dalam aksi Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Dalam aksi yang diikuti ribuan buruh dari berbagai sektor industri, massa buruh bermaksud menyerahkan aspirasi dan tuntutan mengenai dampak luas korupsi terhadap kondisi kesejahteraan pekerja. Namun demikian, delegasi buruh hanya diterima oleh pejabat humas KPK di halaman KPK tanpa kehadiran seorang pun pimpinan lembaga tersebut.
Korupsi Dipandang sebagai Faktor Sistemik di Balik Memburuknya Kondisi Ketenagakerjaan
Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta, menyampaikan bahwa korupsi memiliki kontribusi langsung dan tidak langsung terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa praktik korupsi, terutama pada sektor pelayanan publik dan kebijakan ketenagakerjaan, telah mengakibatkan:
• Upah pekerja yang stagnan dan cenderung rendah, tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup.
• Peningkatan status kerja tidak tetap, termasuk sistem kontrak, outsourcing, dan fleksibilisasi tenaga kerja.
• Mudahnya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat lemahnya pengawasan ketenagakerjaan.
• Kualitas layanan kesehatan yang belum memadai, di mana banyak pekerja dan keluarganya tidak memperoleh perawatan optimal.
• Rendahnya cakupan jaminan sosial, khususnya bagi lebih dari 85 juta pekerja informal yang belum terlindungi secara layak.
• Jaminan pensiun yang belum memenuhi standar kebutuhan dasar pekerja pada usia lanjut.
Lebih jauh, Ketua DPD menekankan bahwa korupsi yang menggurita hingga tingkat daerah, khususnya terkait perizinan dan kebijakan pemerintah, juga menghambat iklim investasi. Investor enggan menanamkan modalnya karena ketidakpastian regulasi dan risiko biaya tambahan akibat praktik korupsi. Kondisi ini berdampak langsung pada kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan buruh.
“Korupsi memiskinkan buruh, melemahkan pengawasan, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Dari anggaran yang bocor hingga investasi yang terhambat, seluruhnya dirasakan langsung oleh pekerja dan keluarganya,” ujarnya.
Ketidakhadiran Pimpinan KPK Dinilai Tidak Mencerminkan Itikad Baik untuk Mendengar Aspirasi Buruh
Usai melakukan orasi, Sidarta menyampaikan secara tegas rasa kecewa karena pimpinan KPK tidak hadir untuk berdialog dengan pimpinan massa buruh.
“Kami datang dengan itikad baik, membawa aspirasi ribuan buruh Jawa Barat. Namun ketiadaan pimpinan KPK menunjukkan bahwa suara pekerja belum diposisikan sebagai prioritas. Apabila aspirasi ini tidak ditindaklanjuti, kami siap mengerahkan massa dalam skala lebih besar. Tuntutan kami sangat jelas: tuntaskan kasus korupsi kelas kakap dan pulihkan marwah pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Seruan DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat: Penguatan Pemberantasan Korupsi untuk Kepastian Hidup Buruh dan Keluarganya
DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat mendesak KPK untuk :
1.Memperkuat langkah penindakan terhadap koruptor kelas kakap secara independen dan transparan.
2.Mengembalikan kredibilitas KPK sebagai institusi utama pemberantasan korupsi.
3.Menjamin bahwa kebijakan publik bebas dari praktik korupsi sehingga perlindungan pekerja dapat ditegakkan secara konsisten.
4.Mendorong iklim investasi yang sehat dan transparan, sehingga tercipta peluang kerja baru dan kesejahteraan bagi buruh.
Ketua DPD menegaskan bahwa buruh akan terus mengawal agenda pemberantasan korupsi karena masa depan pekerja dan keberlangsungan kesejahteraan keluarganya sangat dipengaruhi oleh integritas kebijakan publik.
Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat
Muhamad Sidarta
0 Komentar