SEJARAH bangsa-bangsa mengajarkan satu hal penting, bahwa tidak semua penjajahan datang dengan senapan dan meriam. Ada kalanya ia hadir tanpa suara, tanpa bendera asing yang dikibarkan, tanpa deklarasi perang. Ia menyusup melalui jalur ekonomi, teknologi, budaya, bahkan melalui cara kita membayangkan diri sendiri sebagai sebuah bangsa. Dalam konteks inilah, Indonesia hari ini tengah menghadapi ujian besar, dimana bukan sekadar ujian pertumbuhan ekonomi, melainkan ujian kedaulatan dan jati diri.
Dunia sedang bergerak menuju tatanan global baru yang ditandai oleh rivalitas kekuatan besar, terutama antara Amerika Serikat dan China. Perang Ukraina, ketegangan di Laut China Selatan, fragmentasi rantai pasok global, serta perlombaan teknologi dan sumber daya strategis menunjukkan bahwa geopolitik abad ke-21 tidak lagi bertumpu pada kekuatan militer semata. Hegemoni kini dibangun melalui penguasaan ekonomi, pengaruh politik, dan kendali narasi.
Indonesia, dengan segala potensi demografis dan kekayaan sumber daya alamnya, berada di posisi yang sangat strategis. Namun posisi strategis ini sekaligus menjadikannya rentan. Visi Indonesia Emas 2045 memang menawarkan optimisme, tetapi visi tersebut lebih banyak diterjemahkan sebagai agenda ekonomi dan pembangunan fisik. Padahal, sebagaimana ditegaskan Benedict Anderson dalam Imagined Communities, sebuah bangsa hidup dan bertahan bukan hanya karena kekuatan materialnya, melainkan karena imajinasi kolektif tentang kebersamaan, keadilan, dan masa depan bersama.
Problem mendasar Indonesia hari ini adalah rapuhnya imajinasi kebangsaan. Nasionalisme yang dibangun pascareformasi cenderung kehilangan kedalaman filosofisnya. Lebih jauh, narasi kebangsaan yang selama puluhan tahun bersifat Jawa-sentris tanpa disadari telah menciptakan jarak psikologis dengan wilayah-wilayah pinggiran. Dalam situasi ini, peringatan Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Guru Besar UIN Ar-Raniry Aceh, menjadi relevan, dimana Indonesia belum sungguh-sungguh menggali imajinasi kebangsaan berbasis kosmologi, spiritualitas, dan epistemologi Nusantara.
Bangsa maritim dengan sejarah panjang peradaban ini justru kerap lupa pada nilai-nilai dasarnya sendiri. Ketika jati diri melemah, negara menjadi mudah dipengaruhi oleh kekuatan eksternal yang datang dengan tawaran modal dan teknologi.
Hegemoni yang Datang Tanpa Senjata
Dalam konteks global, China tampil sebagai aktor utama yang memahami betul kelemahan negara-negara berkembang. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, China membangun strategi hegemoni yang tidak bertumpu pada invasi militer, melainkan pada dominasi ekonomi jangka panjang. Konsep civil-military fusion dan Belt and Road Initiative menjadi instrumen utama ekspansi pengaruh ini.
Di Indonesia, gejala silent invasion itu tampak dalam berbagai peristiwa yang sering kali dipahami secara terpisah. Proyek-proyek infrastruktur strategis yang sarat ketergantungan teknologi dan pembiayaan, kontroversi Kereta Cepat WHOOSH, kasus pagar laut ilegal di kawasan pesisir, keberadaan infrastruktur yang melanggar hukum tata ruang, hingga kebocoran ekspor ilegal nikel ke China, merupakan sinyal yang tidak boleh diabaikan. Secara kasatmata, semua itu terlihat sebagai persoalan teknis. Namun secara struktural, ia menunjukkan kecenderungan melemahnya kontrol negara atas aset strategisnya sendiri.
Fenomena ini sejalan dengan pengalaman sejumlah negara lain. Laporan lembaga-lembaga internasional menunjukkan bagaimana beberapa negara Afrika dan Asia terjebak dalam ketergantungan utang dan konsesi jangka panjang akibat skema pembiayaan infrastruktur China. Inilah skema baru, tanpa pendudukan wilayah, tetapi dengan kendali ekonomi dan kebijakan.
Instrumen penting lain dari strategi global China adalah pengelolaan diaspora melalui kebijakan qiaowu. Sejak awal 2000-an, Partai Komunis China secara sistematis merangkul etnis China perantauan sebagai bagian dari kepentingan nasionalnya. Pernyataan pejabat Kantor Urusan Tiongkok Rantau secara terbuka menegaskan bahwa loyalitas diaspora tetap diarahkan kepada tanah leluhur, meskipun mereka telah menjadi warga negara asing.
Kebijakan ini dijalankan oleh United Front Work Department, lembaga inti Partai Komunis China yang berperan membangun jejaring pengaruh melalui pengusaha, akademisi, politisi, dan media. Investigasi Reuters pada 2015 mengungkap jaringan media berbahasa Mandarin di berbagai negara yang dikendalikan oleh entitas milik negara China. Media dan pendidikan dijadikan alat pembentukan opini dan loyalitas jangka panjang.
Di Indonesia, penetrasi pengaruh eksternal ini berkelindan dengan persoalan oligarki domestik. Hubungan simbiotik antara pemodal besar, elite politik, dan birokrasi menciptakan struktur kekuasaan yang sering kali lebih berpihak pada kepentingan modal ketimbang kepentingan rakyat. Dalam kondisi demikian, negara memang masih berdiri, tetapi kedaulatannya tergerus secara perlahan.
Pertanyaan krusial yang harus dijawab adalah apakah bangsa ini menyadari apa yang sedang terjadi. Kepemimpinan nasional menghadapi dilema klasik antara kebutuhan investasi dan kewajiban menjaga kedaulatan.
Indonesia tidak perlu menutup diri dari dunia. Namun keterbukaan harus disertai dengan kejelasan arah dan ketegasan batas. Nasionalisme abad ke-21 bukanlah isolasionisme, melainkan kemampuan menjaga kedaulatan dalam keterhubungan global. Tanpa penguatan imajinasi kebangsaan yang berakar pada nilai Nusantara, Indonesia berisiko menjadi sekadar arena perebutan pengaruh kekuatan besar.
Ketika invasi datang tanpa dentuman, hanya bangsa yang memiliki kesadaran diri dan keberanian moral yang mampu bertahan. Di situlah masa depan Indonesia sedang dipertaruhkan.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
0 Komentar